INILAH, Cianjur - Sebanyak 17 kecamatan di Cianjur selatan saat
ini kondisinya tertinggal akibat pembangunan banyak terbengkalai. Warga
hampir di sebagian besar kecamatan di Cianjur selatan merasakan tidak
adanya pemerataan pembangunan.
Ketua Dewan Pendiri E-Institute, Saep Lukman mengatakan, tuntutan warga agar terjadi pemerataan pembangunan untuk Cianjur Selatan memang logis. Sebab selama ini berdasarkan catatan yang dimilikinya, dukungan anggaran untuk pembangunan di kawasan tersebut memang sangat minim. E-Institute sendiri adalah lembaga pemikiran dan kajian pembangunan dengan konsentrasi pada perjuangan politik kawasan tertinggal seperti terjadi d Cianjur Selatan.
"Kita selalu berharap APBD Cianjur bisa adil untuk kawasan Cianjur Selatan. Namun karena keterbatasan dan rendahnya dukungan politik, terkadang sulit untuk diperjuangkan," kata Saep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur kepada INILAH, Minggu (21/4/2013).
Padahal, menurut Saep, Cianjur Selatan memiliki potensi yang layak dikembangkan. Kekayaan alamnya melimpah, lahannya subur, dan perut buminya pun mengandung aneka bahan tambang.
"Hanya eksplorasinya tak pernah serius. Sehingga kekayaan alam yg berlimpah itu belum memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga," ujar Saep.
Menurut Saep, salah satu yang paling penting untuk membuka kawasan Cianjur Selatan adalah perbaikan infrastruktur. Sebab lebih dari 60 persen jalan-jalan di Cianjur selatan kondisinya rusak parah.
"Kita memang paham benar, APBD Cianjur belum berorientasi pada pengembangan kawasan dengan fokus yang jelas. Sederhananya, perlu ada dukungan kuat dari semua pihak agar APBD benar-benar prorakyat," ujar Saep yang juga Ketua Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Menurut Saep, satu-satunya cara agar Cianjur Selatan berkembang adalah pemekaran. Dia berharap, tahun 2020 Cianjur Selatan bisa menjadi Kabupaten yang mandiri. "Itu mimpi saya," pungkasnya.
Sementara itu, Pemkab Cianjur menampik jika dikatakan tidak adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur, Sudrajat Laksana menjelaskan, konteks pemerataan tidak harus diartikan sama rata, sama rasa.
"Pemerataan itu artinya proposional. Ada keseimbangan porsi pembangunan per sektor. Harus dilihat dulu konteks pemerataan pembangunan itu sendiri. Jika mengacu pada pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan potensi SDA, misalnya. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan SDM di suatu tempat yang jumlah penduduknya lebih banyak. Kita tidak serta merta membangun di suatu daerah tanpa melihat potensi SDM maupun SDA. Sebab apa yang menjadi proyeksi pemerataan pembangunan sudah tertuang dalam renstra (rencana strategis)," terang Sudrajat saat dihubungi INILAH, Minggu (21/4/2013).[ang]
Ketua Dewan Pendiri E-Institute, Saep Lukman mengatakan, tuntutan warga agar terjadi pemerataan pembangunan untuk Cianjur Selatan memang logis. Sebab selama ini berdasarkan catatan yang dimilikinya, dukungan anggaran untuk pembangunan di kawasan tersebut memang sangat minim. E-Institute sendiri adalah lembaga pemikiran dan kajian pembangunan dengan konsentrasi pada perjuangan politik kawasan tertinggal seperti terjadi d Cianjur Selatan.
"Kita selalu berharap APBD Cianjur bisa adil untuk kawasan Cianjur Selatan. Namun karena keterbatasan dan rendahnya dukungan politik, terkadang sulit untuk diperjuangkan," kata Saep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur kepada INILAH, Minggu (21/4/2013).
Padahal, menurut Saep, Cianjur Selatan memiliki potensi yang layak dikembangkan. Kekayaan alamnya melimpah, lahannya subur, dan perut buminya pun mengandung aneka bahan tambang.
"Hanya eksplorasinya tak pernah serius. Sehingga kekayaan alam yg berlimpah itu belum memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga," ujar Saep.
Menurut Saep, salah satu yang paling penting untuk membuka kawasan Cianjur Selatan adalah perbaikan infrastruktur. Sebab lebih dari 60 persen jalan-jalan di Cianjur selatan kondisinya rusak parah.
"Kita memang paham benar, APBD Cianjur belum berorientasi pada pengembangan kawasan dengan fokus yang jelas. Sederhananya, perlu ada dukungan kuat dari semua pihak agar APBD benar-benar prorakyat," ujar Saep yang juga Ketua Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Menurut Saep, satu-satunya cara agar Cianjur Selatan berkembang adalah pemekaran. Dia berharap, tahun 2020 Cianjur Selatan bisa menjadi Kabupaten yang mandiri. "Itu mimpi saya," pungkasnya.
Sementara itu, Pemkab Cianjur menampik jika dikatakan tidak adanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur, Sudrajat Laksana menjelaskan, konteks pemerataan tidak harus diartikan sama rata, sama rasa.
"Pemerataan itu artinya proposional. Ada keseimbangan porsi pembangunan per sektor. Harus dilihat dulu konteks pemerataan pembangunan itu sendiri. Jika mengacu pada pembangunan SDM (sumber daya manusia) dan potensi SDA, misalnya. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan SDM di suatu tempat yang jumlah penduduknya lebih banyak. Kita tidak serta merta membangun di suatu daerah tanpa melihat potensi SDM maupun SDA. Sebab apa yang menjadi proyeksi pemerataan pembangunan sudah tertuang dalam renstra (rencana strategis)," terang Sudrajat saat dihubungi INILAH, Minggu (21/4/2013).[ang]
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking