CIANJUR (GM) -
Pembangunan di 17 kecamatan di wilayah selatan Cianjur saat ini
terbilang tertinggal dengan pembangunan di wilayah kecamatan bagian
utara. Bahkan, pembangunan di wilayah selatan Cianjur tak ubahnya
seperti "terbengkalai".
Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pendiri E-Institute, Saep Lukman, Jumat (19/4). Dikatakan, E-Institute adalah semacam lembaga pemikiran dan kajian pembangunan dengan konsentrasi pada perjuangan politik kawasan tertinggal seperti di Cianjur Selatan.
Dikatakan Saep, tuntutan warga agar terjadi pemerataan pembangunan untuk Cianjur Selatan memang sangat logis. Sebab selama ini berdasarkan catatan yg dimilikinya dukungan anggaran untuk pembangunan di wilayah Cianjur selatan sangat minim.
"Kita selalu berharap APBD Cianjur bisa adil untuk kawasan Cianjur Selatan, namun karena keterbatasan dan rendahnya dukungan politik terkadang sulit untuk diperjuangkan," katanya.
Padahal, menurut Saep, apa yang tidak ada di Cianjur Selatan. Kekayaan alamnya melimpah, lahannya subur dan perut buminya pun mengandung aneka bahan tambang.
"Hanya eksplorasinya tak pernah serius. Sehingga kekayaan alam yang berlimpah itu belum memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga," ujar Saep.
Perbaikan infrastruktur
Salah satu yang paling penting, lanjut Saep, untuk membuka kawasan Cianjur Selatan adalah perbaikan infrastruktur. Sebab lebih dari 60 persen jalan-jalan di Cianjur Selatan kondisinya rusak parah.
"Kita memang paham benar, APBD Cianjur belum berorientasi pada pengembangan kawasan dengan fokus yang jelas. Sederhananya perlu ada dukungan kuat dari semua pihak agar APBD benar-benar pro-rakyat," ujar Saep yang juga Ketua Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Satu-satunya cara agar Cianjur Selatan berkembang adalah pemekaran itu sendiri. Dengan modal sumber daya alam yang memadai, pihaknya yakin Cianjur Selatan layak jadi kabupaten.
Demikian ditegaskan Ketua Dewan Pendiri E-Institute, Saep Lukman, Jumat (19/4). Dikatakan, E-Institute adalah semacam lembaga pemikiran dan kajian pembangunan dengan konsentrasi pada perjuangan politik kawasan tertinggal seperti di Cianjur Selatan.
Dikatakan Saep, tuntutan warga agar terjadi pemerataan pembangunan untuk Cianjur Selatan memang sangat logis. Sebab selama ini berdasarkan catatan yg dimilikinya dukungan anggaran untuk pembangunan di wilayah Cianjur selatan sangat minim.
"Kita selalu berharap APBD Cianjur bisa adil untuk kawasan Cianjur Selatan, namun karena keterbatasan dan rendahnya dukungan politik terkadang sulit untuk diperjuangkan," katanya.
Padahal, menurut Saep, apa yang tidak ada di Cianjur Selatan. Kekayaan alamnya melimpah, lahannya subur dan perut buminya pun mengandung aneka bahan tambang.
"Hanya eksplorasinya tak pernah serius. Sehingga kekayaan alam yang berlimpah itu belum memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi warga," ujar Saep.
Perbaikan infrastruktur
Salah satu yang paling penting, lanjut Saep, untuk membuka kawasan Cianjur Selatan adalah perbaikan infrastruktur. Sebab lebih dari 60 persen jalan-jalan di Cianjur Selatan kondisinya rusak parah.
"Kita memang paham benar, APBD Cianjur belum berorientasi pada pengembangan kawasan dengan fokus yang jelas. Sederhananya perlu ada dukungan kuat dari semua pihak agar APBD benar-benar pro-rakyat," ujar Saep yang juga Ketua Departemen Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Satu-satunya cara agar Cianjur Selatan berkembang adalah pemekaran itu sendiri. Dengan modal sumber daya alam yang memadai, pihaknya yakin Cianjur Selatan layak jadi kabupaten.
(B.101)**
Sumber : http://www.klik-galamedia.com
0 opmerkings:
Plaas 'n opmerking